Transformasi industri adalah tranformasi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya tekhnologi, alam, tenaga kerja dan lain-lain .
Yang terjadi di Indonesia adalah ketidakmampuan para petani untuk mengoperasikan mesin-mesin industri dan rasa eksploitasi yang dialami petani jika bekerja menjadi buruh di perusahaan manufaktur .
Ketidaksempurnaan transformasi industri dapat dilihat dengan adanya para konglomerat yang mendominasi sektor industri di Indonesia. Namun, di lain pihak terjadi stagnansi pembangunan di sektor pertanian. Para konglomerat ini muncul akibat kehati-hatian Soeharto dalam memilih orang yang dekat dengannya untuk mengoperasikan industri-industri unggulan. Hal ini dapat dibilang wajar karena Soeharto menanggung resiko untuk mengembalikan utang luar negeri. Stagnansi sektor pertanian mulai terlihat sejak berhentinya Indonesia menjadi negara swasembada beras. Luas lahan pertanian menurun digantikan dengan pabrik dan perumahan.
Ketidaksempurnaan transformasi industri di Indonesia akhirnya disadari juga oleh pemerintah. Pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemerintahan terpusat ke sistem otonomi daerah. Kini setiap daerah di Indonesia berhak untuk mengembangkan potensi daerah nya masing-masing. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai 1.128 suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki keanekaragaman potensi yang menarik bagi para investor asing. Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi tradisional dan mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan dimulai dari daerah dan secara bottom-up akan meningkatkan perekonomian nasional.
Salah satu alat yang tepat untuk mengembangkan perekonomian daerah adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan profit dan benefit untuk anggotanya. suatu daerah dapat membangun koperasi produksi untuk efisiensi pembelian bahan baku dan penjualan produk. Selain itu dapat pula dibangun koperasi konsumsi yang menyediakan toserba untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Untuk kebutuhan permodalan dapat didirikan koperasi simpan pinjam. Dengan demikian, arus uang beredar akan tetap terjaga di dalam satu daerah saja. Semakin aktif masyarakat menggunakan koperasi maka semakin besar efek multiplier yang ditimbulkan dan semakin tinggi pendapatan masyarakat.
Kebijakan pemerintah dan kemauan rakyat seharusnya bisa saling melengkapi. Arah kebijakan yang tepat dan transmisi kebijakan seharusnya bisa tepat sasaran. Hal ini bukan tidak mungkin bagi Indonesia hanya saja membutuhkan keberanian pemerintah untuk mengubah sistem kelembagaan di Indonesia. Hapuskan kaum birokrat, dukung investasi dan usaha kecil, tingkatkan sumber daya manusia Indonesia.
Pembangunan yang sesungguhnya menurut Millenium Development Goals adalah berkurangnya angka kemiskinan. Pemerintah dikatakan bisa mengatasi masalah kemiskinan apabila pemerintah mampu mengangkat masyarakat dengan indeks keparahan kemiskinan tertinggi hingga mencapai angka di atas rata-rata indeks kemiskinan Indonesia. Seberapa kuat pun kemauan rakyat untuk membangun perekonomian daerah apabila tidak didukung dengan keberanian dan kemantapan pemerintah pusat maka ekspansi ekonomi akan terhambat. Marilah bersama-sama kami mengambil resiko ini dan membangun Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar