Transformasi industri adalah tranformasi  yang disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya tekhnologi, alam,  tenaga kerja dan lain-lain .
Yang terjadi di  Indonesia adalah ketidakmampuan para petani untuk mengoperasikan   mesin-mesin industri dan rasa eksploitasi yang dialami petani jika   bekerja menjadi buruh di perusahaan manufaktur .
Ketidaksempurnaan  transformasi industri dapat dilihat dengan adanya para  konglomerat  yang mendominasi sektor industri di Indonesia. Namun, di  lain pihak  terjadi stagnansi pembangunan di sektor pertanian. Para  konglomerat ini  muncul akibat kehati-hatian Soeharto dalam memilih orang  yang dekat  dengannya untuk mengoperasikan industri-industri unggulan. Hal  ini  dapat dibilang wajar karena Soeharto menanggung resiko untuk   mengembalikan utang luar negeri. Stagnansi sektor pertanian mulai   terlihat sejak berhentinya Indonesia menjadi negara swasembada beras.   Luas lahan pertanian menurun digantikan dengan pabrik dan perumahan.
Ketidaksempurnaan  transformasi industri di Indonesia akhirnya disadari  juga oleh  pemerintah. Pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem  pemerintahan  terpusat ke sistem otonomi daerah. Kini setiap  daerah di  Indonesia  berhak untuk mengembangkan potensi daerah nya masing-masing.  Indonesia  adalah negara kepulauan yang mempunyai 1.128 suku bangsa.  Setiap suku  bangsa memiliki keanekaragaman potensi yang menarik bagi  para investor  asing. Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat  pertumbuhan sektor  ekonomi tradisional dan mengurangi angka kemiskinan.  Pembangunan  dimulai dari daerah dan secara bottom-up akan meningkatkan perekonomian nasional.
Salah  satu alat yang tepat untuk mengembangkan perekonomian daerah  adalah  koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk   meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan profit dan benefit untuk anggotanya.   suatu daerah dapat membangun koperasi produksi untuk efisiensi   pembelian bahan baku dan penjualan produk. Selain itu dapat pula   dibangun koperasi konsumsi yang menyediakan toserba untuk memenuhi   kebutuhan sehari-hari masyarakat. Untuk kebutuhan permodalan dapat   didirikan koperasi simpan pinjam. Dengan demikian, arus uang beredar   akan tetap terjaga di dalam satu daerah saja. Semakin aktif masyarakat   menggunakan koperasi maka semakin besar efek multiplier yang ditimbulkan   dan semakin tinggi pendapatan masyarakat.
Kebijakan  pemerintah dan kemauan rakyat seharusnya bisa saling  melengkapi. Arah  kebijakan yang tepat dan transmisi kebijakan seharusnya  bisa tepat  sasaran. Hal ini bukan tidak mungkin bagi Indonesia hanya  saja  membutuhkan keberanian pemerintah untuk mengubah sistem kelembagaan  di  Indonesia. Hapuskan kaum birokrat, dukung investasi dan usaha kecil,   tingkatkan sumber daya manusia Indonesia.
Pembangunan yang sesungguhnya menurut Millenium Development Goals   adalah berkurangnya angka kemiskinan. Pemerintah dikatakan bisa   mengatasi masalah kemiskinan apabila pemerintah mampu mengangkat   masyarakat dengan indeks keparahan kemiskinan tertinggi hingga mencapai   angka di atas rata-rata indeks kemiskinan Indonesia.  Seberapa kuat pun   kemauan rakyat untuk membangun perekonomian daerah apabila tidak   didukung dengan keberanian dan kemantapan pemerintah pusat maka ekspansi   ekonomi akan terhambat. Marilah bersama-sama kami mengambil resiko ini   dan membangun Indonesia. 
 



